5 Simple Statements About agus joko pramono Explained
5 Simple Statements About agus joko pramono Explained
Blog Article
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.
With all the election from the BPK Vice Chairman as the Vice-Chair with the UN IAAC, Indonesia can outstand and add on the enhancement and the facilitation of supervisory cooperation in institutions beneath the UN. On top of that, Indonesia can also have a role in guaranteeing administration compliance with the effects of supervision and recommendations from other oversight bodies.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Also, he has participated in several international workshops and programs and has contributed as being a speaker in international forums, including the United Nations meetings on SDGs and in the INTOSAI Congress.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Meski nama-nama read more yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
Typically, the requests are from law enforcement officers adopted up from BPK’s investigation or their own individual investigation,” Pramono highlighted.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
“It is because the normal from the condition’s losses must be genuine and definite by measuring the standardization procedure and assessing the right typical. As a result, we are not able to finish People that are not but stipulated while in the law or in almost any current laws,” he remarked.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Shipped straight for your inbox thrice weekly, this curated briefing gives a concise overview with the day's most important problems, covering a wide range of subjects from politics to tradition and Culture.
The state’s losses calculated from the BPK must be actual and definite, for example asset reduction, funds, or condition’s securities, he pointed out, including which the board did not compute the condition’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.